Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Fisik Pemerintah Desa Malei Tahun Anggaran 2024 oleh Pemerintah Kecamatan Pedongga bersama BPD Desa Malei dan Pemerintah Desa Malei.  ...

Kegiatan Musyawarah Desa tentang Perubahan ke-II APBDes Tahun 2024 dilaksanakan di Kantor Desa Malei, Kec.Pedongga, Kab. Pasangkayu  tanggal 25 September 2024, dihadiri oleh Camat Pedongga, Kepala Desa Malei, Ketua BPD beserta Anggota, Pendamping Lokal Desa, Para Kepala Dusun, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Kepala Perpustakaan Desa Malei, BUMDes dan lain-lain. Kegiatan musdes perubahan dilakukan dengan alasan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 352 tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa setiap Desa Tahun ...

Kegiatan monitoring persiapan lomba Pos Kamling desa yang dilakukan Kasat BIMAS Polres Pasangkayu disambut hangat oleh Kepala Desa bersama dengan perangkat desa dan warga serta para penjaga pos kamling di Desa Malei, Kec. Pedongga, Kab. Pasangkayu Selasa, 24 September 2024. Dari monitoring tersebut di atas, Kasat BIMAS Polres Pasangkayu hanya memastikan bahwa segala persiapan lomba telah dilakukan demi kelancaran kegiatan nantinya. ...

Pelaksanaan Asistensi RKP-Desa T.A 2025 dan DU RKP-Desa T.A 2026 Desa Malei, Kec. Pedongga, Kab. Pasangkayu di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, Ketua BPD beserta Anggota, Tim Penyusun RKP, Pendamping Desa dan Tim Asistensi Kabupaten Pasangkayu tanggal 23 September 2024. ...

Pada Selasa, 03 September 2024, Desa Malei melaksanakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa (BLT-DD) tahap IX Tahun Anggaran 2024. Acara yang berlangsung di Balai Desa Malei ini dihadiri oleh Kepala Desa, perangkat desa, serta warga penerima manfaat. Penyaluran BLT-DD tahap ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mendukung kesejahteraan masyarakat desa, terutama bagi keluarga yang kurang mampu. Masing-masing penerima manfaat mendapatkan bantuan tunai yang diharapkan dapat membantu mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari dan ...

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang dimiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat. yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap desa memiliki kewajiban untuk membagun dan menata desa berdasarkan potensi yang dimiliki oleh desa tersebut seperti yang diamanatkan oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Penyusunan Profil Desa. Dalam pembangunan pedesaan, permasalahan ...