Program transmigrasi pemerintahan orde baru pada tahun 1996, negara memberikan lahan kepada penduduk setempat yang disertai dengan bukti sertifikat hak milik. Setiap satu keluarga kala itu mendapatkan luas lahan seluas 2 hektar, namun ada juga yang mendapatkan 1 hektar saja. Lahan tersebut dimanfaatkan oleh warga desa untuk bercocok tanam padi, jagung, maupun berupa umbi-umbian.

Tercatat penduduk Desa Malei pada tahun 1997 pernah melakukan demonstrasi kepada Bapak Mursalim selaku Kepala Desa saat itu, karena warga meganggap ia tidak mampu mengolah pemerintahan desa dengan baik, kemudian banyak persoalan ekonomi, sosial, pendidikan yang penanganannya sangat ironi. Namun saat demonstrasi terjadi, tidak ada korban jiwa yang memakan korban kala itu. Selain demonstrasi, hal yang pernah terjadi adalah agin puting beliung dipertengahan tahun 1998. Beruntungnya pada kejadian agin puting beliung juga tidak memakan korban, namun kerusakan yang parah sangat dirasakan oleh warga saat itu. Bagaimana tidak, terpaan angin yang sangat kuat membuat beberapa rumah kalah itu harus berpidah dari satu tempat, ke tempat yang lain.

Penduduk Desa Malei secara umum dulunya bergelut di bidang pertanian, tetapi mereka sering mengalami penurunan pendapatan yang mendorong sebahagian mereka beralih profesi ke bidang pertambakan ikan, udang faname dan lain-lain dengan hasil yang didapatkan membaik dari profesi sebelumnya. Namun pada tahun 2006 Desa Malei mengalami bencana banjir yang begitu besar yang merugikan secara ekonomi yang berkepanjangan.

Setelah bencana alam/banjir terjadi, banyak warga merasakan kerugian yang sangat besar dan memaksa mereka harus bangkit untuk tetap bertahan hidup, dan sebagai langkah yang mereka lakoni adalah menanam kelapa sawit sebagai perkebunan yang menjadikan taraf hidup mereka lebih baik dari yang sebelumnya, dan komuditas petani kelapa sawit mendominasi di Desa Malei saat ini karena memiliki nilai tawar yang sangat menjanjikan.